MENYELAMATKAN PENDIDIKAN, FP2MPB MENGUNDANG PEMERINTAH DAN LEMBAGA KERJA SAMA KE YOGYAKARTA

Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua dalam perjalanannya  ke Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memenuhi seruan mahasiswape gunungan bintang di luar pulau papua. Seruan tersebut sebelumnya (18/07/2013) disebarkan ke sejumlah pejabat terkait di papua. Kehadiran pemerintah (eksekutifdanlegislatif) di kota study Yogyakarta membawah suasana harapan yang besar  oleh seluruh masyarakat, mahasiswa dan pemerintah untuk memperbaiki nasib pendidikan di Pegunungan Bintang.

Dalam rangka membicarakan permasalahan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah di sejumlah lembaga kerjasama di tanah Jawa, mahasiswa Pegunungan Bintang yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Pegunungan Bintang (FP2MPB) memfasilitasi dan mengundang pihak pihak yang berekepentingan dengan kerjasama pendidikan untuk membicarakan permasalahan tersebut.

Pihak- pihak yang diundang untuk hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya pemerintah daerah (legislative maupun eksekutif) sebagai pihak pertama (menanggung biaya kerjama), perwakilan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Gadja Madah, Yayasan binateruna bumi cenderawasih, surya institute di Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta,  senin (22/07/2013) silam, berjalan dengan lancar walaupun sebagian besar mahasiswa tidak terima tanggapan pemerintah daerah.

Moderator yang dipimpin oleh Gerald Bidana, Spd, MA.,memulai diskusi di ruang pertemuan hotel Garden, padapukul  10. 00 waktu Yogyakarta. Bagaimana jalannya diskusi antara pemerintah daerah, lembaga kerjasama dan mahasiswa pegunungan bintang? Berikut laporan  yang diliris media WWW.KOMAPO.ORG pada saat acara berlangsung.

Diskusi tersebut agar berjalan lancer dilakukan metode diskusi tiga tahap, pertama laporan perkembangan pendidikan dan tunggakan biaya pendidikan bagi mahasiswa oleh pihak kerj sama, kedua tanggapan dan rekomendasi pemikiran mahasiswa, ke tiga tanggapan dan jawaban dari pemerintah daerah (legislative dan eksekutif). Diskusi tersebut dengan metode tiga dimensi.

Laporan dari lembaga kerja (pihak universitas Sanata Dharma Yogyakarta, UGM, Surya Institut, Binterbusih) mengalami kendala yang sama, yaitu kendala komunikasi dengan pemerintah daerah. Mereka mengeluh bahwa kami selalu menghubungi ke pemerintah daerah, tetapi belum direspon secara baik. Kadang sudah komunikasi tapi realisasi dari komunikasi tersebut belum ada. Akibat dari miskomunikasi tersebut dan keterlambatan pengiriman dana ke lembaga kerja sama, beberapa mahasiswa semester atas menunda KKN, KKL, bahkan pembayarn uang semester di dispensasi.

Tanggapan mahasiwa seputar ketidakkonsistenan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia pegunungan bintang melalui pendidikan antara lain bahwa pemerintah harus menangani pendidikan dengan serius supaya IPM Pegunungan Bintang bisa berubah dari dasar keterpurukan. Jika pejabat terkait tidak konsisten menagani biaya pendidikan, kami mohon kepada bupati untuk dipecat, karena menghambat kesiapan SMD Pegunungan Bintang.

Menaggapi atas laporan dan pandangan yang disampikan lembaga kerja sama dengan mahasiswa, berikut tanggapan pemerinta daerah Pegunungan Bintang. Wakil bupati, Drs. Jeck Wayam,  mewakili pemerintah daerah mengatakan “pendidikan  tidak akan berjalan sendiri bila tidak didukung oleh bidang lain seperti kesehatan, ekonomi, politik, social budaya. Semua saling terkait. Perbaikan politik maka pendidikan dan bidang lainnya akan membaik pula. Ia menambahkan juga bahwa, Kelalaian pemerintah daerah terhadap kerja sama tidak ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Artinya tidak dipengaruhi dengan kebijakan politik local di kabupaten pegunungan bintang. Di sisi lain,kepala BAPEDA Peg. Bintang mengatakan pendidikan merupakan perioritas utama bagi pemerintah daerah. Untuk mendudkung pendidikan, tentu mengangarkan anggaran pendidikan per tahun, untuk menunjang pendidikan peg.Bintang. 

Di sela-sela pertemuan hadir pula sejumlah anggota legislative. Ketua DPRD, Niko Dumnok Kakyarmabin mengatakan “ masukan dari mahasiswa merupakan tangungjawab kami. Itu merupakan pekerjaan rumah kami sebagai anggota DPRD dan pemerintah untuk duduk bersama menyususn, mengesahkan seluruh persoalan yang ada. Tugas kami adalah mengawasi pemerintah secara keseluruhan, namun kami jujur bahwa belum ada pengawasan secara kontinyu.  Kami akan evaluasi bersama, seketika kami di daerah kata ketua DPRD Pegunungan Bintang.

Sedangkan, komisi D bagian pendidikan dan kesehatan, kata Jhon Qurning menambahkan tenaga pengajar [guru] khusus SMP harus ada regulasi atau membuat peraturan/hukum yang mendasar sesuai dengan PERDA No.8 Tahun 2011 tentang pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang menjelaskan tentang keuangan dalam hal ini pos dana untuk pendidikan adalah 20%. Dari dana ini dapat dibagi menjadi dana bantuan HIBA dan bantuan sosial. Dari dua jenis bantuan dana ini ada bersifat beasiswa akan tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, lembaga kerjasama dan mahasiswa.

Dari semua pejabat daerah yang menanggapi segala persoalan tentang pendidikan ini hampir semua peduli terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Pegunungan Bintang serta mengambil kebijakan yang tepat. Namun sayangnya, pejabat daerah siapapun bicara hanya dimulut  saja manis. Setelahtelan ludah tidak bisa dicerna lagi dan rasanya pahit. Sehingga mahasiswa aplim-apom di kota Yogyakarta benar-benar kecewa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dan moderator yang memimpin jalannya pertemuan tesebut. Kami memang benar benar kesal dari jawaban pemerintah. Kami akan tuntut kembali dan mengundang pemerintah lagi, kata sejumlah mahasiswa.

Mahasiswa  berharap kedepan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi terutama pembangunan pendidikan manusia pegunungan bintang. Apalagi bagaimana perasaan diri terhadap diri sendiri itu lebih diutamakan daripada perasaan orang lain.Maka pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang melanjutkan kebijkan pemerintah daerah lama dalam kerjasama antar lembaga terus dilanjutkan dan harus bertanggungjawab.

“Dengan penuh harapan akan menciptakan manusia yang  akan merubah tanah Aplim–Apom menjadi lebih baru dan berubah berarti didorong generasi muda penerus bangsa aplim apom secara baik. Kami mahasiwa aplim-apom akan mendukung sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut selagi mengutamakan manusianya. Harapan dan kenyataan kedepan adalah menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai moral dan berjiwa mental pemimpin yang lebih baik dan patut di teladani.Oleh karena itu, soal bicara manusia Aplim-Apom tidak sekedar mengambil kebijakan saja untuk mencari keuntungan semata.Namun harus diawasi oleh lembaga DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang sampai pada sasarannya” kata mahasiswa.