PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PAPUA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Saat ini di era globalisasi banyak perubahan sosial yang terjadi, baik itu pembangunan dalam masyarakat kota maupun pembangunan masyarakat desa. Perubahan-perubahan tersebut memberi dampak di segala aspek kehidupan masyarakat, salah satunya bagi kehidupan masyarakat Papua. Namun apakah dampak tersebut bersifat positif atau negatif, dalam arti apakah hal itu memberi perubahan yang bersifat menguntungkan atau bersifat merugikan bagi masyarakat?.
Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Papua nampaknya belum dimanfaatkan dengan baik, terlihat dari banyak masyarakat yang masih hidup susah, contohnya kasus di pertambangan Freeport Timika, dimana yang merasakan hasil alam bukan masyarakat setempat tetapi masyarakat asing. Seharusnya kekayaan alam yang dimiliki menjadi pemicu dalam pembangunan daerah tersebut, tetapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Pembangunan tentu telah terlaksana, namun masih begitu rendah atau minim, sehingga mempengaruhi sektor lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Otonomi khusus pun telah diberikan oleh pihak pemerintah dalam mengadakan pembangunan, tetapi jika kita lihat pelaksanaannya belum membawa kemajuan yang lebih baik.

Pembangunan merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki kearah yang dikehendaki (Rahardjo,1999 hal 192). Pembangunan di suatu daerah, termasuk Papua merupakan bagian dari pembangunan nasional, dan dapat dikatakan sebagai pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut tidak terlepas dari peranan pihak pemerintah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang merencanakan dan merekayasa pembangunan adalah negara.

Pembangunan di suatu daerah sangat berdampak bagi daerah tersebut dan masyarakatnya, termasuk terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Saat ini, jika diperhatikan masyarakat Papua khususnya daerah pedalaman Papua masih memerlukan peningkatan dalam pembangunan kesehatan dan pendidikannya. Pendidikan mereka begitu minim, banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena keterbatasan keuangan, adapula anak-anak yang sudah bersekolah tetapi keterbatasan perlengkapan dan peralatan sekolah serta kurangnya guru atau tenaga kerja pendidikan, sehingga membuat masyarakat Papua tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Selain itu, masyarakat Papua juga mengalami masalah dengan kesehatan. Pembangunan kesehatan belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, hal itu dikarenakan keterbatasan pelayanan kesehatan dan cara hidup masyarakat yang masih begitu sederhana, misalnya kebiasaan mereka yang terus menerus mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi, dan masih banyak lagi.
Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang terjadi menjadi hal yang penting untuk ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu pembangunan dalam bidang pendidikan dan kesehatan mesti ditingkatkan. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan pada wilayah ini, diharapkan nantinya memberi pengaruh yang positif bagi kesehatan dan pendidikan masyarakat Papua dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dimakalah ini antara lain :
1. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua menyangkut kesehatan dan pendidikan?
2. Bagaimana pembangunan kesehatan pada masyarakat Papua?
3. Bagaimana pembangunan pendidikan pada masyarakat Papua?

1.3 Tujuan
Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penulisan makalah ini antara lain:
1. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua menyangkut kesehatan dan pendidikannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan kesehatan masyarakat Papua.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan pendidikan masyarakat Papua.

1.4 Manfaat
Tulisan ini diharapkan memberikan informasi bagi para pembaca mengenai apa saja permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua dan bagaimana pembangunan pendidikan dan kesehatan pada masyarakat Papua. Penulis berharap tulisan ini dapat menambah wawasan para pembaca, khususnya para akademik dan mahasiswa.

BAB II
PERMASALAHAN-PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI MASYARAKAT PAPUA

Setiap daerah tentu saja memiliki beragam permasalahan yang mereka hadapi, baik dalam bidang sosial, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satu daerah yang menjadi contoh adalah wilayah Papua, yang terletak di kawasan paling timur Indonesia.
Gubernur Papua, Barnabas Suebu SH dalam Masinambow (1994), mengatakan bahwa pengalaman dari pelaksanaan pembangunan Pelita I sampai dengan Pelita IV menunjukkan hasil antara lain, terlihat bahwa adanya pelaksanaan pembangunan dan yang menikmati hasil pembangunan belum merata sampai ke desa-desa. Masih banyak anggota masyarakat yang tinggal di desa-desa hidup di bawah garis kemiskinan, hidup dalam kebodohan, keterbelakangan, dan dalam kondisi terisolasi. Bahkan dikota-kota masih banyak anggota masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di daerah kumuh dalam kondisi lingkungan dibawah standar. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah, swadaya masyarakat kurang berkembang, bahkan sering terhambat perkembangannya sebagai akibat suatu kebijaksanaan tertentu yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun beberapa contoh mengenai permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Papua akan dibahas dalam bab ini, yakni dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

2.1 Permasalahan dalam bidang kesehatan

Kesehatan merupakan segala-galanya bagi setiap manusia, karena tanpa hal itu maka seseorang tidak akan mungkin dapat beraktifitas. Kesehatan juga merupakan penunjang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya di negara kita khususnya wilayah Papua, kesehatan masih menjadi masalah yang besar karena derajat kesehatan mereka begitu rendah.
Menurut H. Mahler (1988), kesehatan seluruh dunia hanya akan meningkat apabila orang-orangnya sendiri mau terlibat dalam perencanaan, penerapan, dan mempunyai suara tentang kesehatan maupun pelayanan kesehatannya sendiri, namun keterlibatan tidak terjadi begitu saja.
Papua terkenal dengan wilayah dengan tingkat kesehatan yang rendah. Hal itu dapat terlihat dari berbagai macam penyakit yang pernah dirasakan masyarakat, antara lain kasus busung lapar, malaria, aids, dan berbagai macam penyakit lainnya. Semua itu merupakan dampak dari kesehatan yang tidak terpelihara dengan baik sehingga membuat tingkat kematian pun tinggi.
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua, Dr Bagus Sukaswara mengatakan, salah satu hal yang mendasar di bidang kesehatan Papua adalah masalah gizi buruk. Ia mengatakan bahwa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gizi buruk antara lain karena kurangnya pengetahuan tentang makanan beragam, seimbang, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga dikarenakan masyarakat kurang menyadari untuk mengkonsumsi makanan yang beragam dan bergizi dan terbatasnya teknologi pengelolaan pangan.
Selain kasus diatas, permasalahan lainnya yang menyangkut kesehatan masyarakat Papua adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan dan prasarananya hingga ke kampung-kampung, termasuk didalamnya ketersediaan puskesmas, sumberdaya pelayan kesehatan seperti dokter dan perawat.
2.2 Permasalahan dalam bidang pendidikan

Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan yang melingkupinya dan mempertemukan manusia dengan kodrat sejatinya, yakni kemanusiaan. Sama halnya dengan permasalahan kesehatan yang terjadi di Papua maka begitu juga halnya dengan permasalahan dalam bidang pendidikan yang terjadi pada masyarakat Papua.
Beberapa permasalahan menyangkut pendidikan yang dapat kita perhatikan yakni keterbatasan para pengajar, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas, dan masih banyak lagi. Semua hal itu sangat memprihatinkan.
Potensi sumberdaya manusia yang terdapat di wilayah papua sangat luar biasa, namun pemberdayaannya belum nampak begitu maju. Hal itu bisa terwujud jika masyarakat dibina melalui pendidikan untuk memajukan daerah Papua kearah yang lebih baik lagi. Otonomi daerah dan desentralisasi daerah yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengatur daerah masing-masing nampaknya juga belum berjalan dengan baik. Kewenangan pembangunan pendidikan di tanah Papua yang di atur melalui Undang-Undang Otonomi Khusus itu harus digunakan untuk membangun rakyat Papua di atas tanah mereka. Otonomi Khusus telah berjalan selama enam tahun, tetapi belum menampakkan wajah perubahan pendidikan di tanah Papua, hal ini begitu memprihatinkan. Persoalan pendidikan di Papua adalah masalah ketidak keseriusan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kurang adanya kontrol langsung baik sosialisasi paradigma pendidikan, kontrol pelaksaan pendidikan dan penggunaan bantuan dana pendidikan di lapangan adalah salah satu faktor keterpurukan pendidikan tersebut.

BAB IV
Pembangunan Kesehatan Masyarakat Papua

4.1 Pengertian kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
Kesehatan berasal dari kata “ sehat “ yang artinya adalah keadaan sempurna dari pada jasmani, rohani, dan sosial serta bebas dari cacat dan kelemahan. Jadi kesehatan masyarakat adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan dalam hal pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, mempertinggi kesehatan jasmani dan rohani serta menambah daya guna dan daya cipta (Sjamsunir Adam, 1972 hal. 20).
Menurut H. L. Blum (1969) dalam Koentjaraningrat hal.13, status kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, kesehatan ditentukan oleh faktor pembawaan atau keturunan. Kedua, derajat kesehatan bergantung pada pelayanan kesehatan yang ada. Ketiga, tingkah laku manusia yang tentu saja mempengaruhi derajat kesehatannya. Faktor terakhir adalah faktor yang terbesar yaitu lingkungan yang paling banyak menentukan tingkat kesehatan.
Selain faktor diatas, berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya didapatkan hasil bahwa faktor-faktor penting yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat Papua yakni faktor budaya, geografi, rendahnya kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat khususnya wanita, kurangnya infrastruktur pelayanan kesehatan, serta kurangnya komunikasi antara petugas kesehatan dan masyarakat.

4.2 Peranan pembangunan bagi kesehatan masyarakat Papua
Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cukup tinggi serta distribusi yang tidak merata, merupakan tantangan berat bagi pembangunan kesehatan di Indonesia dan juga termasuk di daerah papua. Selain itu adat istiadat, sikap, tingkah laku, dan kebiasaan-kebiasaan warga masyarakat untuk hidup sehat dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, masih perlu seperti apa yang diharapkan.
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai permasalahan menyangkut rendahnya derajat kesehatan di wilayah Papua, seperti munculnya beragam penyakit, rendahnya fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan, serta kurangnya tenaga pelayanan kesehatan. Adapun penyebab yang mendasar dari permasalahan kesehatan pada wilayah ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek kesehatan, ketimpangan hubungan gender, lingkungan alam yang sulit, rendahnya penghasilan keluarga atau rendahnya tingkat ekonomi keluarga serta buruknya kualitas pelayanan kesehatan.
Salah satu kasus yang dapat kita lihat adalah kasus di kabupaten Merauke. Prasarana dan sarana kesehatan yang begitu minim didaerah merauke dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut terlihat rendahnya fasilitas kesehatan yang terdapat di ketiga distrik. Rumah sakit hanya ada di distrik merauke, sedangkan kedua distrik lainnya tidak memiliki rumah sakit. Begitupun dengan fasilitas puskesmas yang masih minim di ketiga distrik.
Tabel 4.2 Gambaran prasarana dan sarana kesehatan pada distrik Kabupaten
Merauke
Distrik Rumah sakit Puskesmas Posyandu
Merauke 2 4 78
Muting - 2 26
Jair - 1 4
Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2001)
Peningkatkan kesehatan masyarakat dalam pembangunan memerlukan pembangunan dalam segala aspek faktor yang menghambat peningkatan kesehatan. Misalnya dari segi ekonomi keluarga, maka diperlukan peningkatan kemampuan ekonomi serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap upaya pemeliharaan kesehatan dalam upaya perbaikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Perhatian terhadap pembangunan di bidang kesehatan bukan hanya berupa prasarana fisik, tetapi yang lebih penting adalah pendekatannya secara kemanusiaan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya faktor kesehatan. Demikian juga dengan faktor penunjang lainnya seperti ketersediaan air bersih, jamban keluarga, pengetahuan akan makanan bergizi, dan lain-lain.
Selain hal di atas, peningkatan dibidang pendidikan akan mempunyai dampak yang positif terhadap derajat kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan diharapkan bahwa kemampuan warga masyarakat dalam pembangunan kesehatan juga akan meningkat. Namun sebaliknya, kemajuan dibidang pendidikan menyebabkan tuntutan pelayanan kesehatan pun akan makin meningkat, sehingga hal itu perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan berbagai pelayanan kesehatan.
Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai peranan penting, karena pada dasarnya pembangunan kesehatan berkaitan erat dengan peningkatan sumberdaya manusia yang merupakan modal dasar pembangunan. Seperti halnya pembangunan nasional, pembangunan kesehatan ditujukan kepada seluruh masyarakat dal dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sesuai dengan tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan, maka pembangunan dalam sektor kesehatan ini perlu ditingkatkan, baik dalam sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Peran serta dari semua pihak yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan masyarakat setempat sangat dituntut demi terciptanya pembangunan kesehatan kearah yang lebih baik.

BAB III
Pembangunan Pendidikan Masyarakat Papua
3.1 Pengertian Pembangunan
Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan. Teori pembangunan pada awalnya adalah teori pembangunan ekonomi yang merupakan satu rangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia, teori pembangunan ekonomi tersebut berkembang kearah pendekatan politik, sosial, budaya dan pendekatan menyeluruh pada setiap aspek kehidupan (holistik).

3.1.1 Pembangunan Nasional
Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin.
Pembangunan nasional secara umum di lakukan dengan tujuan untuk mewujudkan : (a) masyarakat yang adil dan makmur, (b) pemerataan kesejahteraan material dan spiritual. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan nasional diselenggarakan dengan landasan idiil falsafah negara, landasan konstitusional negara bersangkutan, serta landasan doktrin dasar nasionalnya.

3.1.2 Pembangunan desa
Pembangunan masyarakat desa memiliki beberapa pengertian, antara lain :
(Horton dan Hunt, 1976, Alex Inkeles, 1965) dalam LEMHANNAS, pembangunan masyarakat desa adalah pembangunan masyarakat tradisional menjadi manusia modern.
(Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972) dalam LEMHANNAS, pembangunan masyarakat desa artinya membangun swadaya masyarakat dan rasa percaya pada diri sendiri.
(Mosher, 1974, Bertrand, 1958) dalam LEMHANNAS, pembangunan masyarakat desa berarti membangun usaha tani atau membangun pertanian.
Disamping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki arti, pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat dengan lingkungannya (berdasar GBHN dan Repelita-repelita).
Upaya pembangunan suatu daerah dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya yang tersedia, baik itu sumberdaya alam (natural resources), sumberdaya manusia (human resources), serta sumberdaya buatan (made resources). Dengan adanya pembangunan yang memanfaatkan berbagai macam sumberdaya tersebut, maka mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Papua dengan berbagai sumber dayanya yang membuat daerah ini dijuluki daerah yang kaya jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya maka pembangunan ke masa depan dapat tercapai dan akan lebih baik lagi.

3.2 Peranan pembangunan bagi pendidikan
Menurut Hasbullah (2006, hal.1) pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar manusia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, mental serta keterampilan yang diperlukannya dalam menjalani kehidupan.
Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai berbagai permasalahan pendidikan yang terjadi di Papua yakni keterbatasan para pengajar, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan masih banyak lagi. Selain itu permasalahan yang sering timbul juga menyangkut fungsi sekolah kini dijadikan sebagai tempat untuk berbisnis dalam memperoleh keuntungan. Sekolah sekarang hanya dikhususkan atau diutamakan bagi anak-anak dari keluarga elit, sedangkan keluarga miskin tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah. Otonomi Khusus yang berjalan selama enam tahun di Papua ternyata gagal membangun pendidikan untuk kehidupan rakyat Papua.
Pendidikan merupakan kunci utama dalam pengembangan sumberdaya manusia dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan yang strategis untuk dilaksanakan antara lain : memperluas akses pendidikan dasar yang baik dan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, pengembangan anak-anak yang berbakat guna mendapat calon anak Papua yang lebih baik dan pemimpin bangsa yang lebih bijaksana. Selain itu, juga dapat melalui pengembangan keahlian kejuruan melalui sekolah-sekolah kejuruan, pengangkatan serta penyebaran tim pendidik atau pengajar secara khusus pada daerah pedalaman, dan yang terakhir yaitu peningkatan pengelolaan pendidikan yang bermutu, transparan, dan dapat dipercaya.
Strategi yang di usulkan guna menanggulangi pembangunan pendidikan Papua yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah :
1. Pembinaan atau bimbingan akan karakter dan mental masyarakat Papua
2. Penyempurnaan kurikulum yang berbasis kompetensi, kurikulum dengan program pendidikan keterampilan (life skill) melalui pendidikan bermasyarakat
3. Proses pemilihan atau penyaringan tenaga kerja terdidik dengan meningkatkan profesionalisme sesuai pada tugas dan bidangnya
4. Pendidikan dan proses belajar mengajar disesuaikan dengan situasi lingkungan dan karakter, dan tenaga pengajar diharuskan menguasai situasi dan karakter orang–orang di Papua
5. Pengiriman tenaga pendidik yang benar–benar siap baik fisik maupun mental
6. Persediaan sarana dan prasarana belajar mengajar dengan perlengkapan belajarnya seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, serta informasi tentang beasiswa bagi murid berprestasi yang juga merupakan salah satu pemacu semangat belajar siswa/i
7. Metode mengajar yang harus diterapkan di papua adalah sedikit bicara (teori) tetapi banyak praktek, alasannya karena karakter orang papua yang sudah dibentuk oleh alam yang memaksanya mau tidak mau mendatangkan segala sesuatu dengan menggunakan otot, sehingga kecenderungan untuk bekerja lebih tinggi dibanding mendengar dan berbicara. Oleh karena itu tuntutan atau juga salah satu kriteria bagi tenaga pengajar (guru) yang disalurkan kesekolah atau universitas di Papua setidaknya tidak hanya berteori saja, namun harus memiliki kemampuan dalam memberikan praktek lapangan.

Berdasarkan delapan strategi pembangunan pendidikan diatas, diharapkan pendidikan di daerah Papua semakin meningkat demi terlaksananya pembangunan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesejahteraan masyarakat adalah hal yang diharapkan dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, begitu pula halnya dengan keinginan masyarakat Papua. Berbagai permasalahan pun timbul di kalangan masyarakat Papua, salah satunya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi hal yang sangat menentukan dalam pembangunan di daerah Papua, namun justru sebaliknya kedua sektor ini menjadi permasalahan yang mesti mendapat perhatian.
Segala sumber daya yang dimiliki baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya buatan seharusnya dapat membantu dalam pembangunan sektor pendidikan maupun kesehatan. Peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan akan memberi dampak positif yang besar bagi kedua sektor ini. Peranan berbagai pihak secara khusus pemerintah daerah dan masyarakat setempat juga akan mempengaruhi pembangunan yang terjadi di wilayah itu.
5.2 Saran
Pencapaian masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera memerlukan perhatian yang khusus dari semua pihak. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat Papua, agar mereka menjadi potensi yang akan memberdayakan segala potensi alam dengan lebih baik. Selain itu sarana dan prasarana kesehatan maupun pendidikan mesti diperhatikan lebih lagi, anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi diberi beasiswa agar proses pendidikan semakin meningkat. Kegiatan penyuluhan dari pihak pemerintah mesti ditingkatkan, agar masyarakat daerah mendapat pengetahuan yang lebih baik dalam menambah wawasan mereka untuk memelihara kesehatan mereka. Peningkatan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan perlu dilakukan.

MASALAH UTAMA KEGAGALAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG PAPUA

I. PENGANTAR

 BATASAN MASALAH

 Secara Etno biologis Penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan suku bangsa yang memiliki pertalian etnis tersendiri yang berbeda dengan suku-suku lainnya di papua. Berada di ujung Timur papua, hidup di tengah keterasingan dan jauh dari kontak dengan kemajuan atau modernisasi. Kenyataan menujukkan bahwa situasi dan kondisi yang kurang kondusif membuat masyarakat berada dalam tarap hidup yang cukup memprihatinkan, seolah-olah mereka pemilik keterisolasian dan kemiskinan. 

Pada saat ini juga sebagian besar masyarakat Pegunungan Bintang yang masih berbusana sederhana sebagai simbol keterbelakangan mereka, maka oleh sebab itu mereka yang merasa diri maju disebut penduduk primitif, jaman batu, kaum peramu, penduduk terasing dan masih banyak lagi stigma yang diberikan. Ada ciri-ciri khusus yang menandai kegagalan pembangunan di Kabupaten pegunungan bintang diantaranya adalah. 1)Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu daerah yang terpencil, memiliki gunung-gunung yang tertinggi dan banyak tempat-tempat wisata yang menyenangkan, salah satu gunung tertinggi yang terkenal di Indonesia yakni puncak mandala yang tepatnya terletak di kabupaten Pegunungan Bintang dan masih banyak gunung lain yang memiliki topografi yang kasar, iklim tropis basah, yang puncak pegunungannya selalu ditutupi salju abadi dan memiliki hutan dan hujan tropik basah. 

 2)Jumlah penduduknya kurang banyak yakni, sesuai dengan data tahun 2005 jumlah penduduk Pegunungan Bintang sebanyak 8.000 jiwa dan di tahun 2010 jumlah penduduk tambah meningkat menjadi 9,5.000 jiwa. Banyak juga yang tidak sempat ambil data disebabkan karena kebanyakan masyarakat yang hidup di tempat terpencil diluar kontak pemerintah. Mereka bermukim terpencar dan terpencil di lereng-lereng gunung, lembah-lembah serta celah-celah gunung yang sulit di jangkau bahkan jauh dari pusat-pusat pelayanan pemerintah. 

3)Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan yakni kondisi perumahan sangat darurat hidup dalam honai/ owa, pola konsumsi mereka sangat tidak teratur, sebagian besar dari mereka nyaris tanpa busana (koteka) dan pola perekonomian subsisten.

 4)Kondisi sosial masyarakat pada umumnya masih sederhana, tingkat pendidikan relatif rendah, tinggat kesehatan dan gizi rawan, tingkat penguasaan teknologi rendah.

 5)Pengembangan perekonomian rakyat di daerah ini umumnya belum maksimal, karena kurangnya wawasan berfikir rakyat maupun juga penyadaran pada masyarakat, termasuk juga karena kurangnya insfrastruktur perhubungan darat dan udara disamping letaknya sangat jauh di daerah pedalaman, terisolir dan terpencil. Seluruh jaringan transportasi dilakukan melalui udara. Tersendatnya pembangunan jalan trans Papua belum memberi dampak yang positif.

 II. SEJARAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG 

Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur provinsi Papua Indonesia. Kabupaten ini di mekarkan dari Kabupaten Jayawijaya melalui OTSUS (Otonomi Khusus di Papua). UU no. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Sedangkan pada tanggal 22 tahun 2002 di sahkan menjadi satu kabupaten yang mandiri dan bertanggungjawab, Kabupaten Pegunungan Bintang beribu kota di Oksibil dan terdapat beberapa suku lokal yang masing-masing memiliki bahasa dan adat isti adat yang berbeda-beda.

III. PEMBAHASAN 

Masalah Utama Kegagalan Pembangunan Jika kita melihat akar permasalahan kegagalan pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah yang pertama: masalah perhubungan yakni transportasi, yang kedua, dan yang ketiga, sikap penduduk local terhadap pembangunan. 1) Transportasi 

 Transportasi atau perangkutan adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakan oleh tenaga manusia, maupun mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan asal dan tujuan. Perjalanan adalah pergerakan orang dan barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan dan kelompok dalam masyarakat.  

a.Transportasi Udara 

 Kita melihat salah satu problem yang mendasar dalam kegagalan pembangunan di kabupaten pegunungan bintang adalah aspek transportasi yang kurang memadai atau kurang terjangkau karena disebabkan oleh alam pegunungan yang membuat transportasi tidak bisa menjangkau. Salah satu transportasi yang menjangkau sampai di kabupaten pegunungan bintang adalah transportasi udara dengan beberapa pesawat yang muatan kecil yakni AMA (Asosiatin Mision Aviation), pesawat AMA yang muatan kecil ini masuk di kabupaten pegunungan bintang sejak masuknya Misionaris di tanah Papua hingga sekarang ini pesawat AMA masih melayani di Papua Khususnya bagian pegunungan yakni, Mulia, Timika Wamena, Puncak Jaya, Tolikara, Pegunungan Bintang dan juga masih banyak kabupaten lain yang terletak di daerah pedalaman papua yang di mekarkan melalui otonomi khusus. Adapun beberapa pesawat-pesawat bermuatan sedang yang di beli oleh pemerintah kabupaten pegunungan bintang melalui dana APBD tahun 2004 yaitu pesawat DAS 7 yang muatannya 22 penumpang dan barang 200 kg dan juga SUSI AIR yang muatannya 15 penumpang dan barang 150 kg yang melayani di kabupaten pegunungan bintang sejak tahun 2004 hingga sekarang ini. Namun, beberapa permasalahan yang dialami oleh masyarakat adalah tingginya harga tiket pesawat yang mencapai 1.500.000/penumpang dan ongkos timbangan barang yang perkilo mencapai 18.000/kg, sesuai dengan peraturan daerah PERDA yang sudah di tetapkan adalah kedua pesawat SUSI AIR dan DAS 7 di beli dan bersubsidi langsung untuk masyarakat namun kenyataannya tiket pesawat dan ongkos barangnya semakin tahun semakin meningkat akhirnya situasi di daerah belum ada tanda fositif yang terlihat maka terjadi kegagalan pembangunan di daerah tersebut. Sedangkan adapula yang namanya hellikopter, transportasi udara yang namanya hellikopter ini khusus untuk militer mengangkut bama dan aplosan pasukan yang beroperasi dari jayapura ke pos-pos tentara yang ada di kabupaten pegunungan bintang. Hellikopter ini bisa ditumpangi juga masyarakat se_tempat jika hellikopter balik dari pos ke jayapurara dengan syarat masyarakat harus membayar uang kepada bos tentara atau operator di pos tertentu.

b. Transportasi Darat 

Secara geografis alam di papua khususnya kabupaten pegunungan bintang memiliki banyak pegunungan yang menjulang tinggi dan memiliki hutan tropis yang mengakibatkan tidak adanya transportasi laut dan darat yang menjangkau ke daerah pegunungan bintang. 

Kabupaten ini memiliki gunung-gunung yang tinggi dan salah satu gunung tertinggi yang terkenal di Indonesia yakni puncak mandala yang tepatnya terletak di kabupaten Pegunungan Bintang dan masih banyak gunung lain yang memiliki topografi yang kasar, iklim tropis basah, yang puncak pegunungannya selalu ditutupi salju abadi dan memiliki hutan dan hujan tropik basah. Situasi inilah yang membuat pemerintah provinsi papua dan pemerintah daerah kebupaten pegunungan bintang merasa sulit untuk membangun papua di daerah-daerah pegunungan yang masyarakatnya hidup sederhana dan kebanyakan masyarakat yang hidupnya diluar kontak dengan pemerintah akhirnya sulit untuk dijangkau baik melalui transportasi darat, laut, maupun udara dan juga perencanaan trans papua pun belum terbukti hingga sekarang ini.  

c. Transportasi Laut/Sungai

sesuai dengan geografis papua terbagi dalam dua bagian terbesar dan masing-masing memiliki etnis budaya dan kebiasaan-kebiasaannya pun masing-masing yaitu, papua bagian pesisir pantai dan papua bagian pegunungan. Perbedaan ini menyatakan bahwa dibagian pesisir bisa dijangkau dengan transportasi laut, udara, dan darat sedangkan di bagian pegunungan di jangkau oleh satu transportasi yaitu pesawat hellikopter dan juga ada satu transportasi bantuan lain yaitu melalui sungai di jangkau dengan motor jonson/perahu. 2.Sikap masyarakat terhadap pembangunan Salah satu konsekuensi logis kepemimpinan yang akomodatif menyebabkan kurang adanya perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat lokal pada beberapa waktu dan saat ini lalu pemerintah daerah dinilai gagal dan kurang menjawab tantangan dan substansi masalah. Ada beberpa hal yang sifatnya kontradiktif di kabupaten Pegunungan Bintang saat ini adalah: 

1.Pembangunan fisik dengan pendekatan proyek mungkin hanya sesuai dengan pandangan pemerintah daerah tetapi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

 2.Masyarakat dianggap hanya penting untuk mendukung tujuan pembangunan sesuai keinginan pemimpin dan serta masyarakat dianggap telah menerima pembangunan yang telah dibangun.

 3.Adanya gejala bahwa masyarakat tidak diharapkan untuk pembangunan karena pembangunan telah difikir oleh pemimpin itu sendiri.

 4.Pemaksaan kehendak pembangunan kepada masyarakat agar diterima dan dilaksaanakan dengan dalil ditumbuhkan dan ditingkatkan taraf hidup masyarakat tanpa menciptakan keadaan untuk tumbuh dan berkembang sendiri.

5.Ada kecendrungan penduduk lokal yang tenggelam diantara harapan yang tulus tanpa realita. Karena tidak terbiasa bertindak otonom terhadap situasi yang mereka alami, dan juga akibat pendekatan pembangunan yang keliru maka kemampuan adapatasi mereka pasif dan tanpa kritis, sikap legowo lebih dominan dari pada sikap kritisisme untuk pembangunan.

IV. KESIMPULAN

Jika kita berbicara tentang permasalahan yang mengganggu pembangunan di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah tidak lain hanyalah kita berbicara tentang permasalahan transportasi dan juga situasi dan kondisi alam sekitarnya, karena sejak provinsi papua, dan kabupaten jayawijaya hingga terbentuk menjadi kabupaten Pegunungan Bintang sejak ini juga kebanyakan masyarakat yang hidup di pelosok-pelosok tidak pernah merasakan  pembangunan yang merata. Apalagi,  perkembangan tekhnologi yang sedang berkembang pesat di negara kita sekarang ini.

 Pembinaan sumber daya manusia Papua terut ama Kabupaten Pegunungan Bintang bukanlah persoalan memberi pendidikan, meningkatkan ketrampilan serta membekali mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan sekedar tahu membaca dan menulis serta bebas dari penyakit dan kelaparan dan penciptaan suasana lingkungan hidup yang kondusif baik dalam pengertian sosial, ekonomi dan politik. Tetapi yang mereka harapkan adalah: Pertama, Mandiri, menjunjung tinggi martabat dan harga diri, maupun menolong dirinya sendiri dan melihat jauh ke depan, dan menjadikan mereka menjadi pelaku pembangunan, bukan menjadikan mereka menjadi salah satu objek pemerintah daerah. Kedua, Kenyataan menujukkan bahwa stigmatisasi penduduk lokal oleh mereka yang dianggap telah maju, menyebutnya orang koteka, orang hitam, orang asli, orang primitif. Kesalahan pemahaman ini dapat mengiring pikiran kita ke arah yang keliruh dalam memahami masyarakat tersebut. Oleh karena itu walaupun alam pikiran masyarakat primitif ini memang lain dengan alam pikiran masyarakat modern. Namun akhirnya dalam setiap manusia dan semua pola sosial baik modern atau primitif akan kita temukan garis-garis yang sama yaiu semua manusia di ciptakan sama atau semua orang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, masyarakat diharapkan agar pemerintah daerah lebih terbuka dan bertanggungjawab terhadap masyaraka yang masih tertinggal ini dalam berbagai aspek baik material maupun non material.