Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua
dalam perjalanannya ke Daerah Istimewa
Yogyakarta, untuk memenuhi seruan
mahasiswape gunungan bintang di luar pulau papua. Seruan tersebut sebelumnya
(18/07/2013) disebarkan ke sejumlah pejabat terkait di papua. Kehadiran pemerintah
(eksekutifdanlegislatif) di kota study Yogyakarta membawah suasana harapan yang
besar oleh seluruh masyarakat, mahasiswa
dan pemerintah untuk memperbaiki nasib pendidikan di Pegunungan Bintang.
Dalam rangka membicarakan
permasalahan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah di sejumlah lembaga
kerjasama di tanah Jawa, mahasiswa Pegunungan Bintang yang tergabung dalam
Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Pegunungan Bintang (FP2MPB) memfasilitasi
dan mengundang pihak pihak yang berekepentingan dengan kerjasama pendidikan
untuk membicarakan permasalahan tersebut.
Pihak- pihak yang diundang untuk hadir dalam
pertemuan tersebut diantaranya pemerintah daerah (legislative maupun eksekutif)
sebagai pihak pertama (menanggung biaya kerjama), perwakilan Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta, Universitas Gadja Madah, Yayasan binateruna bumi cenderawasih,
surya institute di Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Yogyakarta, senin (22/07/2013) silam, berjalan dengan
lancar walaupun sebagian besar mahasiswa tidak terima tanggapan pemerintah daerah.
Moderator yang dipimpin oleh Gerald
Bidana, Spd, MA.,memulai diskusi di ruang pertemuan hotel Garden,
padapukul 10. 00 waktu Yogyakarta. Bagaimana
jalannya diskusi antara pemerintah daerah, lembaga kerjasama dan mahasiswa pegunungan
bintang? Berikut laporan yang diliris
media WWW.KOMAPO.ORG pada saat acara berlangsung.
Diskusi tersebut agar berjalan lancer
dilakukan metode diskusi tiga tahap, pertama laporan perkembangan pendidikan
dan tunggakan biaya pendidikan bagi mahasiswa oleh pihak kerj sama, kedua
tanggapan dan rekomendasi pemikiran mahasiswa, ke tiga tanggapan dan jawaban
dari pemerintah daerah (legislative dan eksekutif). Diskusi tersebut dengan
metode tiga dimensi.
Laporan dari lembaga kerja (pihak
universitas Sanata Dharma Yogyakarta, UGM, Surya Institut, Binterbusih)
mengalami kendala yang sama, yaitu kendala komunikasi dengan pemerintah daerah.
Mereka mengeluh bahwa kami selalu menghubungi ke pemerintah daerah, tetapi
belum direspon secara baik. Kadang sudah komunikasi tapi realisasi dari
komunikasi tersebut belum ada. Akibat dari miskomunikasi tersebut dan
keterlambatan pengiriman dana ke lembaga kerja sama, beberapa mahasiswa
semester atas menunda KKN, KKL, bahkan pembayarn uang semester di dispensasi.
Tanggapan
mahasiwa seputar ketidakkonsistenan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia
pegunungan bintang melalui pendidikan antara lain bahwa pemerintah harus
menangani pendidikan dengan serius supaya IPM Pegunungan Bintang bisa berubah
dari dasar keterpurukan. Jika pejabat terkait tidak konsisten menagani biaya
pendidikan, kami mohon kepada bupati untuk dipecat, karena menghambat kesiapan
SMD Pegunungan Bintang.
Menaggapi atas laporan dan pandangan yang
disampikan lembaga kerja sama dengan mahasiswa, berikut tanggapan pemerinta
daerah Pegunungan Bintang. Wakil bupati, Drs. Jeck Wayam, mewakili pemerintah daerah mengatakan
“pendidikan tidak akan berjalan sendiri
bila tidak didukung oleh bidang lain seperti kesehatan, ekonomi, politik,
social budaya. Semua saling terkait. Perbaikan politik maka pendidikan dan
bidang lainnya akan membaik pula. Ia menambahkan juga bahwa, Kelalaian
pemerintah daerah terhadap kerja sama tidak ada hubungannya dengan bidang
pendidikan. Artinya tidak dipengaruhi dengan kebijakan politik local di
kabupaten pegunungan bintang. Di sisi lain,kepala BAPEDA Peg. Bintang
mengatakan pendidikan merupakan perioritas utama bagi pemerintah daerah. Untuk
mendudkung pendidikan, tentu mengangarkan anggaran pendidikan per tahun, untuk
menunjang pendidikan peg.Bintang.
Di sela-sela pertemuan hadir pula sejumlah
anggota legislative. Ketua DPRD, Niko Dumnok Kakyarmabin mengatakan “ masukan
dari mahasiswa merupakan tangungjawab kami. Itu merupakan pekerjaan rumah kami
sebagai anggota DPRD dan pemerintah untuk duduk bersama menyususn, mengesahkan
seluruh persoalan yang ada. Tugas kami adalah mengawasi pemerintah secara
keseluruhan, namun kami jujur bahwa belum ada pengawasan secara kontinyu. Kami akan evaluasi bersama, seketika kami di
daerah kata ketua DPRD Pegunungan Bintang.
Sedangkan,
komisi D bagian pendidikan dan kesehatan, kata Jhon Qurning menambahkan tenaga
pengajar [guru] khusus SMP harus ada regulasi atau membuat peraturan/hukum yang
mendasar sesuai dengan PERDA No.8 Tahun 2011 tentang pendidikan di Kabupaten
Pegunungan Bintang. Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten
Pegunungan Bintang menjelaskan tentang keuangan dalam hal ini pos dana untuk
pendidikan adalah 20%. Dari dana ini dapat dibagi menjadi dana bantuan HIBA dan
bantuan sosial. Dari dua jenis bantuan dana ini ada bersifat beasiswa akan tetapi
ada syarat-syarat tertentu yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, lembaga
kerjasama dan mahasiswa.
Dari
semua pejabat daerah yang menanggapi segala persoalan tentang pendidikan ini
hampir semua peduli terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Pegunungan
Bintang serta mengambil kebijakan yang tepat. Namun sayangnya, pejabat daerah
siapapun bicara hanya dimulut saja
manis. Setelahtelan ludah tidak bisa dicerna lagi dan rasanya pahit. Sehingga
mahasiswa aplim-apom di kota
Yogyakarta benar-benar kecewa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan
Bintang dan moderator yang memimpin jalannya pertemuan tesebut. Kami memang
benar benar kesal dari jawaban pemerintah. Kami akan tuntut kembali dan
mengundang pemerintah lagi, kata sejumlah mahasiswa.
Mahasiswa
berharap
kedepan lebih mengutamakan
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi terutama pembangunan pendidikan
manusia pegunungan bintang. Apalagi bagaimana perasaan diri terhadap diri
sendiri itu lebih diutamakan daripada perasaan orang lain.Maka pemerintah
daerah Kabupaten Pegunungan Bintang yang melanjutkan kebijkan pemerintah daerah
lama dalam kerjasama antar lembaga terus dilanjutkan dan harus
bertanggungjawab.
“Dengan
penuh harapan akan menciptakan manusia yang
akan merubah tanah Aplim–Apom menjadi lebih baru dan berubah berarti
didorong generasi muda penerus bangsa aplim apom secara baik. Kami mahasiwa
aplim-apom akan mendukung sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah
Kabupaten Pegunungan Bintang tersebut selagi mengutamakan manusianya. Harapan
dan kenyataan kedepan adalah menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai-nilai
moral dan berjiwa mental pemimpin yang lebih baik dan patut di teladani.Oleh
karena itu, soal bicara manusia Aplim-Apom tidak sekedar mengambil kebijakan
saja untuk mencari keuntungan semata.Namun harus diawasi oleh lembaga DPRD
Kabupaten Pegunungan Bintang sampai
pada sasarannya” kata mahasiswa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentar anda disini